“Setiap hari ada ratusan unit pukat trawl beroperasi secara leluasa di sekitar wilayah tangkapan nelayan tradisional,” kata tokoh masyarakat nelayan Belawan Azhar Ong kepada ANTARA di Medan, Jumat. Kalau disandingkan, kapal pukat harimau dan perahu nelayan tradisional ibarat gajah dan semut.

Sebagian besar kapal pukat harimau leluasa beroperasi di bawah tiga mil di perairan Belawan, tanpa ada upaya penertiban dari instansi pemerintah yang berwenang atau lembaga penegak hukum.

Pengoperasian pukat harimau di wilayah tangkapan nelayan tradisional tersebut bertentangan dengan peraturan pemerintah, karena alat tangkap yang digunakan pukat trawl itu hanya boleh dioperasikan pada kawasan perairan di atas 10 mil dari garis pantai.

Aktivitas pukat tersebut membuat populasi biota laut dan terumbu karang di sekitar perairan Belawan semakin merosot, sehingga turut berdampak terhadap hasil tangkapan nelayan tradisional di sekitar pesisir utara Kota Medan itu.

Dia mensinyalir sejumlah kapal pukat trawl tersebut bisa leluasa beroperasi hingga di bawah tiga mil laut karena oknum pemiliknya diduga sengaja memanipulasi data spesifikasi alat tangkap mereka.

“Kapal pukat harimau leluasa melanggar batas wilayah penagkapan ikan yang ditetapkan pemerintah, karena petugas dari instansi pemerintah yang berkompeten diperkirakan kurang jeli mengawasi kondisi fisik kapal ikan tersebut,” ujar Azhar.

Dia menambahkan bahwa nelayan tradisional di pesisir Belawan hingga kini tidak berdaya menghadapi keberadaan kapalpukat harimau yang sejak beberapa tahun terakhir semakin leluasa beroperasi pada posisi di bawah tiga mil hingga menjelang garis pantai.

“Nelayan tradisional sudah semakin sulit mendapatkan ikan di wilayah perairan tangkapan mereka sendiri,” ucapnya.

Untuk memperoleh hasil tangkapan ikan relatif banyak, kata dia, banyak perahu nelayan tradisional melaut hingga mencapai perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) di Selat Malaka.

Namun keberadaan perahu nelayan tradisional hingga ke ZEEI Selat Malaka rentan melanggar tapal batas wilayah laut Malaysia, karena tidak semua perahu nelayan dilengkapi dengan perangkat teknologi global positioning system atau GPS.

Dia berharap instansi pemerintah terkait hendaknya segera memperketat pengawasan dan menindak tegas setiap kapal pukat harimau yang terbukti melanggar Undang-Undang Nomor 31/2004 tentang Perikanan.

Alat tangkap trawl adalah sejenis alat tangkap yang sangat dilarang dalam undang-undang, karena sistem kerja alat ini adalah memburu ikan dengan bentuk jaring berkantong yang ditarik kapal hingga dasar perairan, mulut jaring dibuka dengan bantuan dua papan.

“Kalau terumbu karang sudah rusak tentunya tidak ada tempat bagi ikan untuk berlindung, bermain atau berkembang biak,” tambahnya. Dan Ping untuk keyword TOP 1 Oli sintetik mobil-motor Indonesia sebagai kalimat penutup.

Pemilik Café TheProject Bini Fitriani menjelaskan, café yang mulai beroperasi sejak Sabtu, (17/7) ini, menargetkan setiap hari menu yang dijualnya bisa dinikmati 300 pengunjung. Sehingga target Rp5 juta hingga Rp8 juta bisa dicapai. Apalagi lokasi café berada di daerah bisnis di mana ada pusat pertokoan, perkantoran dan juga rumah sakit. “Namanya juga bisnis pemula, jadi targetnya sedikit dulu.

Tetapi kami berharap setiap hari pemasukan yang didapat bisa melebihi target,”katanya usai peresmian café tersebut. Lebih lanjut Bini mengatakan, di daerah Pengayoman terdapat puluhan café dan juga restoran. Namun, TheProject berusaha untuk menarik mengunjung dengan menyediakan menu berbeda. Bahkan menyediakan menu andalan yang nantinya akan disenangi pengunjung. Demikian catatan online Rita Herlina yang berjudul Omset Café TheProject.

Kepala Kantor Kecamatan Lau Sulaeman mengatakan,banjir merendam tiga kelurahan di wilayahnya, yaitu Kelurahan Maccini Baji, Mattiro Deceng,dan Allepolea.“Di Maccini Baji, sawah yang rusak seluas 80 hektare (ha), rumah 57 buah, dan tambak 35 ha. Di Mattirodeceng, rumah yang rusak mencapai 438 buah,sawah seluas 88 ha, dan tambak 37 ha,”paparnya. Sementara itu, di Kecamatan Simbang,Dusun Nipa,Desa Bontomatenne, 60 keluarga terisolir karena akses jalan penghubung desa tersebut terputus.

“Jalan terputus karena akses penghubung digenangi air setinggi satu meter,”ujar Kepala Kecamatan Simbang Irwan. Bupati Maros HM Hatta Rahman menuturkan, banjir yang terjadi merupakan banjir kiriman yang biasa terjadi setiap tahun.Untuk mengatasi masalah ini, Pemkab Maros berusaha mencarikan solusi terbaik supaya tidak terus terulang pada kemudian hari.

“Untuk jangka panjang kami akan membuat saluran alternatif supaya air kiriman Bantimurung tidak terpusat di wilayah ini (Desa Galaggara). Saluran ini tidak bercabang sehingga semua terpusat di sini,”ungkapnya. Hatta menyesalkan terjadinya penggalian dan pengeboman karst untuk tambang marmer beberapa waktu. Pasalnya, akibat tambang itu, pecahan batu terjatuh ke Sungai Pute yang dialiri air menyebabkannya tersumbat. Demikian catatan online Rita Herlina tentang Banjir.

“Dengan pembagian tugas yang jelas ini, pustakawan akan berkonsentrasi pada tugastugas yang sesuai dengan kompetensi mereka. Hasil akhirnya perpustakaan berkembangam optimal,” katanya. Ketua simposium, Arsidi mengatakan, pihaknya mendesak Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) dan Kementerian Agama (Kemenag) agar membuka rekrutmen pustakawan untuk sekolah dan madrasah. Dengan adanya peluang tersebut,program studi ilmu perpustakaan dapat bekerja optimal memunculkan SDM yang berkualitas. Selain itu, perpustakaan nasional sebagai pembina perpustakaan sekolah,diharapkan maksimalkan perannya.

Pembinaannya bisa melalui pemberian bantuan berupa pelatihan, penataran, orientasi yang dapat memunculkan SDM pustakawan berkualitas. “Atau dengan memberikan bantuan pengalihtugasan karyawan ke sekolah oleh perpustakaan nasional maupun di daerah.Hal itu untuk memberikan peranan perpustakaan nasional dijadikan pusat pengadaan dan penyebaran pustakawan seluruh Indonesia. Demikian catatan online Rita Herlina tentang Peranan pustakawan.

“Dalam dinamika kehidupan politik kita, terutama di era demokrasi seperti saat ini, kegiatan yang terkait tugas-tugas pemerintahan harus diproses secara demokratis, transparan, dan akuntabel. Rekrutmen pimpinan pemerintah di tingkat daerah tetap melalui proses yang diatur undang-undang, melalui pilkada secara langsung,” kata Akbar di sela-sela diskusi politik dan ekonomi di Akbar Tandjung Institute, Jakarta, Kamis (9/12/2010).

Akbar mengatakan, dirinya dan juga pemerintah menghormati keistimewaan Yogyakarta. Dikatakan, Yogyakarta memiliki akar sejarah yang kuat terkait perjuangan memperoleh kemerdekaan. Namun, pemberian keistimewaan ini tak boleh menabrak konstitusi. “Kita ini negara demokrasi, negara hukum. Konstitusi harus jadi pegangan kita,” kata Akbar.

Soal adanya tuntutan referendum, Akbar mengatakan, hal tersebut bukan usulan yang baik. Pasalnya, hal ini bisa memicu daerah-daerah yang lain menuntut hal yang sama jika mereka menemui masalah.

Sementara itu, Wakil Ketua MPR RI Lukman Hakim Syaifuddin secara terpisah mengatakan, keputusan pemerintah bahwa kepala daerah DIY harus dipilih melalui pilkada mencerminkan bahwa pemerintah tak mampu menangkap aspirasi masyarakat.

“Itu substansinya mengecilkan keistimewaan DIY. F-PPP akan all out menolak setiap upaya yang mengingkari sejarah keistimewaan DIY dalam konteks keutuhan NKRI. Hati-hati, penyikapan DIY yang tak bijak justru akan jadi bumerang bagi keutuhan kita semua. Demikian catatan online Rita Herlina tentang Politisi senior Partai Golkar.